Podium :: Hasrullah

Caleg Ijazah Palsu
( 15 Sep 2008, 429 kali dibaca , versi cetak)

Oleh: Hasrullah Fenomena wajah "politisi busuk" mulai mewarnai panggung pemilihan calon legislatif (Caleg) dalam menyambut pesta demokrasi 2009. Hal ini tercermin dari beberapa caleg yang terindikasi ijazah palsu dalam mendaftarkan diri sebagai wakil rakyat untuk duduk di "kursi empuk" di lembaga terhormat bernama Dewan Perwakilan Rakyat.

Dari pemberitaan media massa Ibu kota terekspose, ada lima caleg yang terindikasi ijazah palsu, masing-masing berasal dari Partai Hanura, Partai Golkar, dan PPP di Jakarta, demikian pernyataan, Ramdansyah, Ketua Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) DKI Jakarta setelah meneliti berkas pencalonan legislator Ibu Kota (14 September 2008). Bagaimana dengan caleg di Sulawesi Selatan yang menggunakan ijazah palsu dalam menghadapi Pemilu mendatang? Dari hasil wawancara Ketua Panwaslu Sulsel, Muhammad Alhamid, menyatakan untuk caleg di Sulsel juga ditemukan indikasi adanya pemalsuan ijazah bagi calon legislator. Lebih lanjut, Muhammad Alhamid mengatakan, Panwaslu sementara ini menelusuri kebenaran dan keabsahan berkas-berkas caleg (Fajar, 4 September 2008). Jika benar sinyalemen itu, maka Komisi Pemilihan Umum (KPU) bersama Panwaslu perlu melakukan check in recheck dengan instansi terkait. Jika ijazah calon anggota dewan terhormat palsu, bagaimana masyarakat dapat mempercayai kredibilitasnya? Artinya, caleg yang memiliki integritas kotor mencalonkan diri saja sudah curang. Caleg seperti ini tak pantas diberi amanah lebih besar untuk mengemban amanah penderitaan rakyat. Adanya anomali politik terjadi di depan mata rakyat sekaligus membenarkan konstruksi pemikiran publik bahwa ada sekelompok politisi untuk meraih "kenikmatan politik" dengan membohongi rakyat. Mereka seolah-olah pandai, cerdas, dan intelek dengan labelisasi sehelai ijazah palsu. Jadi wajar saja citra politisi yang terbentuk di publik adalah anggota legislatif dikategorikan sebagai politisi busuk. Apalagi, muncul kasus korupsi yang melibatkan anggota DPR RI, mulai dari kasus Al-Amin Nasution hingga isu terakhir Deputi Gubernur Bank Indonesia Miranda S Goeltom, terkait 400 lembar cek perjalanan anggota dewan, semakin memperkuat citra buruk politisi di mata rakyat. Kembali kepada ijazah Palsu. Munculnya mental menerabas dinampakkan para caleg dengan menggunakan simbol pendidikan dan akademik untuk tujuan meraih kekuasaan. Maka politisi semacam itu dapat dikategorikan sebagai "bandit-bandit politik", karena apabila mereka lolos menjadi "wakil rakyat" tentu di pikiran dan benak mereka cenderung memiliki niat jahat melakukan tindakan kejahatan selama berstatus wakil rakyat, apakah itu melakukan korupsi serta perbuatan tercela lainnya. Olehnya itu, sudah sepantasnya bagi Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Panwaslu perlu melakukan penelitian mendalam tentang rekaman jejak terhadap caleg, karena banyak aktor politik yang tak memiliki ijazah tapi mengganti keterangan palsu, padahal mereka sendiri tidak mempunyai ijazah. Apalagi sekarang, para kandidat legislator sudah memasuki diri dalam "pabrik image" untuk mempopulerkan dirinya sebagai figur yang pantas dipilih dalam Pemilu. Walaupun "pabrik image" melalui media periklanan, seorang kandidat dapat memoles dirinya menjadi indah, namun tak seindah warna aslinya. Warna asli akan tampak jika sudah terpilih, di mana karakter mulai menampakkan jati dirinya sebagai "politisi busuk" dengan berbagai penyamaran palsu. (*)